Pulau

Kabupaten Buleleng, Bali: kantor, BPHTB, dan rencana tata ruang

Semua yang sudah diterbitkan panduan ini tentang wilayah ini, di satu tempat. Setiap bagian berasal dari halaman atau peta tempat data itu disimpan, lengkap dengan sumbernya.

Draf, sedang ditinjau notaris

Informasi umum, bukan nasihat hukum.

Kantor: Kabupaten Buleleng

Kantor pemerintah yang diurus pembeli atau pembangun di kabupaten atau kota ini, dengan alamat yang diterbitkan setiap kantor. Jam buka dan alamat bisa berubah: periksa situs kantor atau telepon sebelum datang.

Kantor pertanahan (BPN)Administrasi pertanahan ATR/BPN. Kantor pertanahan kabupaten dan kota menerbitkan sertifikat dan mendaftarkan hak atas tanah.Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng (membuka tab baru)Jl. Dewi Sartika No.24, Kaliuntu, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali 81116Sumber, diperiksa 1 Oktober 2026 (membuka tab baru)
Kantor perizinan (DPMPTSP)Perizinan berusaha melalui OSS dan bantuan pengajuan izin.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (membuka tab baru)Lantai III Pasar Banyuasri, Kelurahan Banyuarsi, Kecamatan BulelengTelepon: (0362) 22063Sumber, diperiksa 1 Oktober 2026 (membuka tab baru)
Persetujuan bangunan (PBG dan SLF)Pemeriksaan teknis PBG dan sertifikat laik fungsi melalui SIMBG.Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman (membuka tab baru)Jalan Kartini No. 7 SingarajaTelepon: (0362) 22248Sumber, diperiksa 1 Oktober 2026 (membuka tab baru)
Majelis Desa AdatMajelis desa adat untuk wilayah ini.Majelis Desa Adat Kabupaten BulelengJalan Rampai Kelurahan BanyuasriSumber, diperiksa 1 Oktober 2026 (membuka tab baru)
Mal Pelayanan Publik (MPP)Satu gedung dengan loket beberapa kantor. Periksa loket yang tersedia sebelum datang.Mal Pelayanan Publik Kabupaten BulelengLantai III Pasar Banyuasri, Buleleng, BaliLoket yang dipastikan ada di sini: Kantor pertanahan (BPN), Kantor perizinan (DPMPTSP), Persetujuan bangunan (PBG dan SLF). Mungkin ada loket lain.Sumber, diperiksa 2 Oktober 2026 (membuka tab baru)

BPHTB di Kabupaten Buleleng

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) yang dibayar pembeli di sini, dari tabel di halaman pajak dan biaya. Setiap kabupaten dan kota di Bali menetapkan BPHTB sebesar 5 persen dengan nilai tidak kena pajak Rp80.000.000 untuk perolehan pertama pembeli di wilayahnya. Waris dan hibah dalam keluarga memiliki tarif yang lebih rendah atau nilai tidak kena pajak yang lebih tinggi dalam setiap peraturan.

BPHTB di Kabupaten Buleleng
Kabupaten atau kota	Tarif	Nilai tidak kena pajak (NPOPTKP)	Peraturan
Kabupaten Buleleng	5%	Rp80.000.000	Perda Kab. Buleleng 9/2023

Kabupaten atau kota: Kabupaten Buleleng
Tarif: 5%
Nilai tidak kena pajak (NPOPTKP): Rp80.000.000
Peraturan: Perda Kab. Buleleng 9/2023

BPHTB di setiap kabupaten dan kota 6 Oktober 2026

Rencana tata ruang

Rencana tata ruang (RTRW dan RDTR) yang dicantumkan peta untuk wilayah ini, dengan tautan ke teks masing-masing.

RDTR Kawasan Perkotaan Singaraja, Perbup Buleleng 5/2021 (membuka tab baru)Rencana detail tata ruang (RDTR), mencakup sebagian wilayah ini. Sudah terintegrasi dengan OSS. Teks: JDIH Buleleng. Diubah dengan Perbup Buleleng 59/2021. Ditetapkan 2 Maret 2021.
RDTR Kawasan Terpadu Batuampar, Perbup Buleleng 37/2023 (membuka tab baru)Rencana detail tata ruang (RDTR), mencakup sebagian wilayah ini. Belum terintegrasi dengan OSS. Teks: JDIH Buleleng. Ditetapkan 26 September 2023.
RDTR Kawasan Perkotaan Gerokgak, Perbup Buleleng 32/2024 (membuka tab baru)Rencana detail tata ruang (RDTR), mencakup sebagian wilayah ini. Sudah terintegrasi dengan OSS. Teks: peraturan.bpk.go.id. Ditetapkan 28 Oktober 2024.
RTRW Kabupaten Buleleng 2024-2044, Perda Buleleng 4/2024 (membuka tab baru)Rencana tata ruang wilayah seluruh kabupaten (RTRW). Teks: peraturan.bpk.go.id. Ditetapkan 15 Agustus 2024.
GISTARU RTR Online (membuka tab baru)Penampil rencana tata ruang ATR/BPN, termasuk RDTR yang sudah tersedia.
GISTARU RDTR Interaktif (membuka tab baru)Penampil RDTR milik ATR/BPN, untuk rencana yang sudah dimuat di dalamnya.

Rencana detail tata ruang (RDTR): status

RDTR yang sudah ditetapkan mencakup 9,21 % wilayah Kabupaten Buleleng (12.179 dari 132.275 ha, hitungan daftar itu sendiri). Daftar itu mencantumkan rencana berikut sebagai sedang disusun atau direvisi.

Rencana detail tata ruang (RDTR): status
Rencana, sesuai nama dalam daftar	Tahap	Tanggal
RDTR Perkotaan Banjar	Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026	tanggal tidak disebutkan
RDTR Perkotaan Seririt	Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026	tanggal tidak disebutkan
RDTR Celukan Bawang	KLHS (kajian lingkungan hidup strategis): rapat atau asistensi validasi sudah dilakukan	14 November 2023
RDTR WP Kecamatan Sukasada dan Sekitarnya	Persiapan pembahasan lintas sektor (pra-linsek)	8 November 2025
RDTR Kawasan Perkotaan Kubutambahan	Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026	tanggal tidak disebutkan
RDTR Kawasan Perkotaan Tejakula	Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026	tanggal tidak disebutkan
RDTR Kawasan Perkotaan Busungbiu	Belum disusun	tanggal tidak disebutkan
RDTR Kawasan Perkotaan Sawan	Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026	tanggal tidak disebutkan
RDTR Kawasan Perkotaan Kalibukbuk	Belum disusun	tanggal tidak disebutkan

Rencana, sesuai nama dalam daftar: RDTR Perkotaan Banjar
Tahap: Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026
Tanggal: tanggal tidak disebutkan

Rencana, sesuai nama dalam daftar: RDTR Perkotaan Seririt
Tahap: Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026
Tanggal: tanggal tidak disebutkan

Rencana, sesuai nama dalam daftar: RDTR Celukan Bawang
Tahap: KLHS (kajian lingkungan hidup strategis): rapat atau asistensi validasi sudah dilakukan
Tanggal: 14 November 2023

Rencana, sesuai nama dalam daftar: RDTR WP Kecamatan Sukasada dan Sekitarnya
Tahap: Persiapan pembahasan lintas sektor (pra-linsek)
Tanggal: 8 November 2025

Rencana, sesuai nama dalam daftar: RDTR Kawasan Perkotaan Kubutambahan
Tahap: Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026
Tanggal: tanggal tidak disebutkan

Rencana, sesuai nama dalam daftar: RDTR Kawasan Perkotaan Tejakula
Tahap: Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026
Tanggal: tanggal tidak disebutkan

Rencana, sesuai nama dalam daftar: RDTR Kawasan Perkotaan Busungbiu
Tahap: Belum disusun
Tanggal: tanggal tidak disebutkan

Rencana, sesuai nama dalam daftar: RDTR Kawasan Perkotaan Sawan
Tahap: Bantuan teknis (Bantek) Kementerian ATR/BPN tahun anggaran 2026
Tanggal: tanggal tidak disebutkan

Rencana, sesuai nama dalam daftar: RDTR Kawasan Perkotaan Kalibukbuk
Tahap: Belum disusun
Tanggal: tanggal tidak disebutkan

Progres RTRW dan RDTR di Provinsi Bali, versi 24 September 2026 (Dinas PUPRPKP Bali) 4 Oktober 2026

Langkah berikutnya

Halaman panduan yang dibaca sebelum menandatangani, dan peta yang dibuka pada wilayah ini.

Peta: Kabupaten BulelengBatas kabupaten, kecamatan dan desa di seluruh Bali, lahan sawah dilindungi (LSD) dan sempadan pantai 100 m indikatif. Informasi umum, bukan nasihat hukum.
Periksa properti: tujuh langkahTujuh pemeriksaan sebelum Anda menandatangani pembelian atau sewa tanah atau vila di Bali, dengan layanan resmi yang membantu Anda memeriksanya.
Izin membangun: KKPR, PBG, SLFApa yang diminta hukum Indonesia untuk membangun rumah di Bali: KKPR, PBG, SLF, tenggat, tanah sewa, membangun tanpa PBG, IMB lama, tinggi dan sempadan.
Zona dan warna petaArti kode dan warna zona pada rencana tata ruang, cara membaca tabel kegiatan yang diizinkan, dan tempat memeriksa zona sebidang tanah. Informasi umum.
Pajak dan biaya pembelianPajak dan biaya membeli, menyewa atau membangun di Bali: BPHTB, PPh, PPN, batas biaya PPAT dan notaris, biaya dan waktu kantor pertanahan, PBB, sertipikat-el.
Sengketa dan pengaduanKe mana membawa sengketa tanah di Bali: kantor pertanahan, pengadilan, Ombudsman, polisi, notaris, pengembang, desa adat. Tenggat, batas, dan celah hukum.
Kapan kantor tutupLibur nasional, cuti bersama dan hari suci di Bali saat kantor pemerintah bisa tutup, untuk merencanakan akta, pengecekan tanah dan perizinan.
Glosarium istilah properti BaliDefinisi sederhana istilah tanah, perizinan, pajak, dan desa adat dalam transaksi properti di Bali, dari AJB sampai zonasi, beserta hukum yang mendasarinya.