Mendirikan PT PMA: perusahaan milik asing di Indonesia

Halaman ini untuk orang asing yang ingin menjalankan usaha di Indonesia, sendiri atau bersama pihak lain, dan pernah mendengar bahwa untuk itu diperlukan PT PMA. Halaman ini menyatakan apa kata hukum tertulis beserta pasalnya, dan menyatakan di mana hukum diam atau di mana dua teks tidak cocok satu sama lain. Isinya informasi umum, bukan nasihat hukum. Apa yang dikatakan kantor atau penasihat sebagai kebiasaan dipisahkan dari hukum dan sebagian besar tidak dimuat.

Kami memakai teks yang berlaku pada 6 Oktober 2026: UU 25/2007 tentang penanaman modal, dengan Pasal 12 sebagaimana diubah oleh UU 6/2023; UU 40/2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah oleh UU 6/2023, dan UU 30/2004 sebagaimana diubah oleh UU 2/2014 untuk bahasa akta notaris; PP 28/2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko, yang menggantikan PP 5/2021; Permeninves/BKPM 5/2025, pedoman Menteri Investasi untuk sistem perizinan dan laporan penanaman modal, yang menggantikan Peraturan BKPM 3, 4, dan 5 Tahun 2021; Perpres 10/2021 tentang bidang usaha penanaman modal, sebagaimana diubah oleh Perpres 49/2021; Permenkum 49/2025 tentang pendirian, perubahan, dan pembubaran PT, yang menggantikan Permenkumham 21/2021; Permenkum 2/2025 dan Perpres 13/2018 tentang pemilik manfaat; serta PMK 81/2024 untuk pendaftaran perusahaan di kantor pajak. Halaman status di peraturan.bpk.go.id dan di jaringan dokumentasi hukum Kementerian Investasi menunjukkan teks-teks ini berlaku. Kami tidak menemukan teks yang menggantikan daftar bidang usaha penanaman modal.

Beberapa pokok bahasan punya halaman sendiri dan dirujuk, tidak diulang: usaha vila dan rumah tamu di bawah sistem perizinan ini (halaman tentang menyewakan vila kepada tamu), izin agen properti (halaman tentang profesional), menjual hak atas tanah atau saham perusahaan (halaman tentang menjual dan meninggalkan Indonesia), dan tanggal pajak perusahaan (halaman tentang tenggat pajak). Status keimigrasian ada di halaman tentang visa dan izin tinggal serta tentang KITAS dan KITAP. Izin kerja ada pada halaman tentang bekerja secara sah di Indonesia. Sanksi pidana tidak dinyatakan di sini: UU 1/2026 menyesuaikan pidana denda dalam undang-undang lama, dan satu-satunya sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif yang disebut teks.

Penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri (UU 25/2007 Pasal 1 angka 3). Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, atau pemerintah asing (Pasal 1 angka 6). Modal asing mencakup modal badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki pihak asing (Pasal 1 angka 8).

Bentuknya sudah ditetapkan. Penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas (PT) berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang (UU 25/2007 Pasal 5 ayat (2); Perpres 10/2021 Pasal 7 ayat (2); Permeninves/BKPM 5/2025 Pasal 23 ayat (11)). "PT PMA" adalah sebutan umum untuk perseroan semacam itu. PT adalah badan hukum: persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, yang modal dasarnya terbagi dalam saham (UU 40/2007 Pasal 1 angka 1, sebagaimana diubah oleh UU 6/2023 Pasal 109). Penanam modal masuk ke dalamnya dengan mengambil bagian saham saat PT didirikan atau dengan membeli saham (UU 25/2007 Pasal 5 ayat (3)).

Karena itu perseorangan tidak bisa begitu saja mendaftarkan usaha dan menyebutnya milik asing. Dalam sistem perizinan, pelaku usaha dapat berupa perseorangan, badan usaha, atau badan usaha luar negeri. Perseorangan harus warga negara Indonesia (Permeninves/BKPM 5/2025 Pasal 23 ayat (2); PP 28/2025 Pasal 189 ayat (2)) dan dikategorikan sebagai penanaman modal dalam negeri (Pasal 23 ayat (8)). Badan usaha luar negeri mengajukan permohonan atas namanya sendiri hanya untuk hulu minyak dan gas bumi atau transportasi udara (Pasal 23 ayat (4)). Kantor perwakilan perusahaan asing dan beberapa badan asing lain, seperti pemberi waralaba asing atau bentuk usaha tetap, adalah jenis pemohon yang terpisah (Pasal 24) dan tidak dibahas halaman ini. Apakah orang asing boleh bekerja atau berpenghasilan di Indonesia dengan izin tertentu adalah soal hukum keimigrasian, di halaman visa.

Kapan perusahaan dihitung sebagai asing. Badan usaha yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki perseorangan asing atau badan usaha asing diperlakukan menurut kebangsaan pemiliknya (Pasal 23 ayat (12)). Kebangsaan perseorangan asing ditentukan dengan paspor yang dipakai saat perusahaan didirikan, dan teks menyatakan pemegang izin tinggal tetap (permanent resident) suatu negara tidak termasuk (Pasal 23 ayat (13)). Kami membacanya begini: memegang izin tinggal tetap (KITAP) tidak membuat pemilik menjadi orang Indonesia untuk keperluan ini; teks tidak menyatakannya secara tegas.

Berapa pendiri. PT didirikan oleh dua orang atau lebih, dan setiap pendiri wajib mengambil bagian saham saat PT didirikan (UU 40/2007 Pasal 7 ayat (1) dan (2), sebagaimana diubah). Satu orang boleh mendirikan perseroan hanya jika memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (Pasal 7 ayat (7) huruf e dan Pasal 153A ayat (1)). PMA adalah usaha besar (Permeninves/BKPM 5/2025 Pasal 26 ayat (1)), sehingga kami membaca pengecualian itu tertutup bagi PT PMA; teks tidak menyatakannya secara tegas. Jika pemegang saham kemudian kurang dari dua, pemegang saham yang tersisa punya waktu enam bulan untuk memasukkan pihak lain; setelah itu ia bertanggung jawab pribadi atas utang perusahaan dan pengadilan dapat membubarkan perusahaan atas permohonan (UU 40/2007 Pasal 7 ayat (5) dan (6)). Kami tidak menemukan teks dalam UU 40/2007 atau peraturan di atas yang mewajibkan pendiri berkewarganegaraan Indonesia. Aturan yang mewajibkan modal dalam negeri ada pada baris Lampiran III daftar bidang usaha penanaman modal (bagian Bidang usaha yang terbuka, dibatasi, atau tertutup).

Hukum tidak melindungi pengaturan pinjam nama atas saham. Penanam modal dalam PT dilarang membuat perjanjian atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham adalah untuk dan atas nama orang lain, dan perjanjian atau pernyataan itu batal demi hukum (UU 25/2007 Pasal 33 ayat (1) dan (2)). Pertanyaan tentang pinjam nama di FAQ dan halaman tentang pernikahan dan warisan menjelaskan aturan untuk tanah dan larangan di Bali. Halaman ini tidak menguraikan pengaturan semacam itu.

PP 28/2025 tentang perizinan berusaha berbasis risiko berlaku sejak 5 Juni 2025 dan menggantikan PP 5/2021. Setiap pelaku usaha wajib memiliki perizinan berusaha (PB) untuk menjalankan usaha (Pasal 4 ayat (1)). PB diperoleh setelah persyaratan dasar dipenuhi, kecuali peraturan menentukan lain (Pasal 4 ayat (2)), dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha (PB UMKU) ditambahkan bila kegiatan itu memerlukannya (Pasal 4 ayat (3)). Semuanya diproses secara elektronik melalui sistem OSS (Pasal 4 ayat (4)). Kementerian atau pemerintah daerah dilarang menerbitkan persyaratan dasar atau perizinan di luar yang ditetapkan peraturan (Pasal 6 ayat (1)).

Urutannya penting. Memulai usaha terdiri dari tiga subtahapan: pemenuhan legalitas usaha, persyaratan dasar, dan perolehan PB. Bagi badan usaha, legalitas diselesaikan menurut peraturan di bidang badan usaha, sehingga perusahaan harus ada lebih dulu (Pasal 8 ayat (1), (2), dan (4)). Persyaratan dasar adalah kesesuaian rencana pemanfaatan dengan rencana tata ruang (KKPR), persetujuan lingkungan (PL), serta persetujuan bangunan gedung dengan sertifikat laik fungsi (PBG dan SLF) (Pasal 12 ayat (1)); halaman tentang perizinan bangunan membahasnya.

NIB. NIB adalah bukti pendaftaran pelaku usaha dan identitasnya (Pasal 1 angka 12). Setiap pelaku usaha wajib memilikinya, hanya satu, yang diterbitkan Lembaga OSS (Pasal 206 ayat (1) sampai (4)). NIB juga berlaku sebagai angka pengenal importir, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan, dan wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama (Pasal 206 ayat (5)). NIB memuat paling sedikit profil pelaku usaha, permodalan usaha, nomor pokok wajib pajak (NPWP), kode KBLI, dan lokasi usaha (Pasal 207 ayat (1)). Untuk perusahaan, datanya berasal dari sistem kementerian bidang hukum, dan OSS memvalidasi nomor pajak dengan sistem kementerian keuangan (Pasal 207 ayat (4) dan (5)). NIB berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 206 ayat (9)).

KBLI dan pengisian di OSS. KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur lembaga statistik (Pasal 1 angka 20). Di OSS perusahaan memasukkan kegiatan usaha utama untuk setiap kode KBLI lima digit dan setiap lokasi, dengan jenis produk, kapasitas, jumlah tenaga kerja, dan rencana nilai investasi (Pasal 211). OSS kemudian menapis data terhadap ketentuan bidang usaha, seperti prioritas, alokasi, kemitraan, persyaratan tertentu, dan bidang yang tertutup (Pasal 208 ayat (1)) dan, untuk PMA, terhadap minimum investasi dan ketentuan permodalan (Pasal 212 ayat (1)). Layanan informasi OSS wajib menampilkan, kepada siapa pun tanpa masuk akun, kode KBLI menurut tingkat risiko dan persyaratan penanaman modal (Pasal 216 ayat (2) dan (3)). OSS menerapkan KBLI 2025 sejak 15 Juni 2026, sedangkan daftar bidang usaha masih memakai penomoran 2020; halaman tentang menyewakan vila kepada tamu dan entri glosarium KBLI menjelaskan cara membaca keduanya.

Tingkat risiko. Pemerintah pusat menetapkan tingkat risiko dan peringkat skala usaha setiap kegiatan (Pasal 124 ayat (1) dan (2), 126, 128), dan tingkat itu menentukan jenis PB (Pasal 124 ayat (4)). Kode, skala, tingkat risiko, perizinan, dan persyaratan setiap kegiatan tercantum dalam Lampiran I PP 28/2025 (Pasal 5 ayat (3) dan (4)). Tabel berikut memuat keempat tingkat.

Dua angka berlaku bagi PT PMA, dan keduanya tidak sama. Yang pertama adalah total investasi proyek. Yang kedua adalah modal yang wajib sudah ditempatkan dan disetor perusahaan. Peraturan BKPM 4/2021, yang dikutip panduan lama untuk angka-angka ini, telah dicabut (Permeninves/BKPM 5/2025 Pasal 398 huruf b); angka di bawah ini adalah angka peraturan yang berlaku.

Investasinya. PMA adalah usaha besar dan wajib memenuhi nilai investasi minimum (Pasal 26 ayat (1)). Itu adalah total investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000 (Rp10 miliar), di luar tanah dan bangunan, untuk setiap kode KBLI lima digit pada setiap lokasi proyek (Pasal 26 ayat (2)). "Lebih besar dari" berarti di atas Rp10 miliar, bukan Rp10 miliar. Daftar bidang usaha menyatakan hal yang sama: penanam modal asing hanya dapat melakukan kegiatan usaha pada usaha besar dengan nilai investasi lebih dari Rp10 miliar di luar nilai tanah dan bangunan (Perpres 10/2021 Pasal 7 ayat (1)). Dalam PP 28/2025, OSS memeriksa rencana nilai investasi terhadap minimum dan ketentuan permodalan (Pasal 212 ayat (1) dan (2)).

Di mana Rp10 miliar dihitung secara berbeda (Pasal 26). Untuk perdagangan besar dan untuk konstruksi, dihitung per empat digit awal kode KBLI. Untuk jasa makanan dan minuman, dihitung per dua digit awal dan per satu titik lokasi, dan titik lokasi adalah kabupaten atau kota. Untuk industri, dihitung per lini produksi (Pasal 26 ayat (3) dan (4)). Untuk stasiun pengisian kendaraan listrik umum, dihitung per provinsi (Pasal 26 ayat (7)). Di kawasan ekonomi khusus, minimumnya mengikuti daftar bidang usaha (Pasal 26 ayat (8)). Kegiatan usaha pendukung PMA dikecualikan dari pemeriksaan (PP 28/2025 Pasal 213 ayat (3)).

Apa yang dihitung. Untuk pembangunan dan pengusahaan properti, akomodasi jangka pendek dan jangka panjang, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan budidaya, nilai investasi termasuk tanah dan bangunan (Pasal 26 ayat (5)). Untuk properti, bangunan gedung utuh atau kompleks perumahan terpadu memerlukan lebih dari Rp10 miliar termasuk tanah dan bangunan, dan unit properti yang tidak dalam satu bangunan gedung utuh atau kompleks memerlukan lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan (Pasal 26 ayat (6) huruf a dan b). PP 28/2025 Pasal 212 ayat (2) masih menyatakan tanah dan bangunan di luar angka itu, tanpa pengecualian; teks tidak menyatakan mana yang berlaku, dan halaman tentang menyewakan vila kepada tamu memaparkan pertanyaan itu untuk kode akomodasi.

Modalnya. PMA yang berbentuk PT juga harus memenuhi modal minimum: modal ditempatkan/disetor paling sedikit Rp2.500.000.000 (Rp2,5 miliar) per perseroan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 26 ayat (9) dan (10)). Secara terpisah, pendiri menetapkan modal dasar perseroan (UU 40/2007 Pasal 32 ayat (1) dan (2), sebagaimana diubah oleh UU 6/2023 Pasal 109), dan paling sedikit 25 persen darinya harus ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah (Pasal 33 ayat (1) dan (2)). Itu dua aturan. Kami tidak menemukan teks yang membebaskan PMA dari salah satunya, sehingga kami membaca keduanya berlaku.

Dua belas bulan. Modal ditempatkan/disetor tidak dapat dipindahkan dari rekening perusahaan untuk waktu paling singkat 12 bulan terhitung sejak ditempatkan, kecuali untuk pembelian aset, pembangunan bangunan gedung, atau operasional perusahaan (Pasal 27 ayat (1)). Perusahaan menyatakannya sebagai komitmen, berupa pernyataan mandiri saat mengajukan PB melalui OSS, dengan format yang dilampirkan pada peraturan (Pasal 27 ayat (2) dan (3)); pelanggarannya dikenai sanksi administratif (Pasal 27 ayat (4)). Ada masalah rujukan: Pasal 27 ayat (1) dan pasal sanksi (Pasal 364 ayat (3) huruf i) merujuk Pasal 26 ayat (6) untuk modal, padahal ayat (6) mengatur properti, dan aturan modal ada di ayat (10). Kami membaca rujukan itu dimaksudkan untuk ayat (10); teks tidak menyatakannya.

Bila perusahaan kurang memenuhi. Tidak memenuhi batas investasi bagi PMA atau modal minimum menjadi dasar sanksi administratif di OSS (Pasal 364 ayat (3) huruf h dan i): peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, daya paksa polisional, atau pencabutan perizinan atau PB, secara bertahap maupun tidak (Pasal 364 ayat (4) dan (6)). Peringatan memberi waktu 30, lalu 15, lalu 10 hari untuk memenuhi (Pasal 366 ayat (1), (4), dan (7)); dalam peraturan ini hari adalah hari kerja (Pasal 1 angka 72).

Pemegang saham. Penanam modal mana pun boleh memegang saham, termasuk perseorangan asing dan perusahaan asing (UU 25/2007 Pasal 1 angka 6 dan Pasal 5 ayat (3)). Satu-satunya batas saham asing dalam teks yang kami baca adalah baris Lampiran III daftar bidang usaha penanaman modal (bagian Bidang usaha yang terbuka, dibatasi, atau tertutup). Diperlukan paling sedikit dua pemegang saham (bagian Apa itu PT PMA). Kewajiban notaris mengenali para pendiri, dan aturan anti pencucian uang bagi notaris dan agen, ada di halaman tentang profesional.

Direksi dan komisaris. PT mempunyai satu anggota direksi atau lebih (UU 40/2007 Pasal 92 ayat (3)) dan satu anggota dewan komisaris atau lebih (Pasal 108 ayat (3)). Direksi pertama ditunjuk pendiri dalam akta pendirian, dan selanjutnya diangkat oleh rapat umum pemegang saham (Pasal 94 ayat (1) dan (2)). Anggota direksi harus orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum dan tidak boleh, dalam lima tahun sebelum pengangkatannya, pernah dinyatakan pailit, pernah menjadi anggota direksi atau dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan pailit, atau pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau berkaitan dengan sektor keuangan (Pasal 93 ayat (1)); salah satu dari ketiganya menghalangi pengangkatan. Instansi teknis dapat menetapkan persyaratan tambahan, dan perseroan menyimpan surat yang membuktikan pemenuhannya (Pasal 93 ayat (2) dan (3)). Pasal 93 tidak menyebut kewarganegaraan, dan kami tidak menemukan teks lain dalam UU 40/2007 yang mewajibkan direktur atau komisaris berkewarganegaraan Indonesia. Perubahan direksi atau komisaris diberitahukan kepada Menteri dalam 30 hari (Pasal 94 ayat (7); Permenkum 49/2025 Pasal 9 ayat (5)).

Direktur asing yang tinggal atau bekerja di Indonesia memerlukan status keimigrasian yang sesuai. Statusnya bergantung pada kepemilikan saham dan jabatan: halaman tentang visa dan izin tinggal membahas izin investor dan apa yang diperlukan direktur atau komisaris dengan saham lebih sedikit, dan halaman tentang KITAS dan KITAP membahas izinnya sendiri. Usaha yang akan memakai tenaga kerja asing menyampaikan rencana jumlahnya melalui sistem elektronik kementerian ketenagakerjaan (PP 28/2025 Pasal 209 ayat (1)). Izin kerja ada pada halaman tentang bekerja secara sah di Indonesia; halaman ini tidak mengulanginya.

Pemilik manfaat. Setiap korporasi, termasuk PT, wajib menetapkan pemilik manfaatnya, yaitu orang perseorangan di balik korporasi itu (Permenkum 2/2025 Pasal 2 ayat (1); Perpres 13/2018 Pasal 3 ayat (1)). Untuk PT, kriterianya mencakup memiliki saham atau hak suara lebih dari 25 persen, menerima keuntungan lebih dari 25 persen, atau berwenang mengangkat atau memberhentikan direksi dan komisaris (Perpres 13/2018 Pasal 4 ayat (1) huruf a sampai d). Informasi yang dihimpun mencakup kewarganegaraan, nomor paspor, dan, untuk orang asing, alamat di negara asal (Pasal 16 ayat (2)). Saat pendirian, informasi itu disampaikan kepada Kementerian Hukum bersama permohonan pendirian, sebagai dokumen yang disimpan notaris (Permenkum 49/2025 Pasal 6 ayat (1) huruf i dan ayat (2)). Perseroan kemudian memutakhirkannya setiap tahun (Permenkum 2/2025 Pasal 3 ayat (1) huruf a) dan menyimpan dokumennya paling singkat lima tahun (Perpres 13/2018 Pasal 22 ayat (1)). Kuesioner pemilik manfaat diisi saat pendirian, saat anggaran dasar atau data berubah, dan saat informasi dilaporkan atau dimutakhirkan (Permenkum 2/2025 Pasal 10 ayat (3)). Bagi yang tidak melaporkan, atau melaporkan informasi yang tidak benar, sanksinya adalah teguran, pencantuman dalam daftar hitam, dan pemblokiran akses perseroan ke AHU Online (Permenkum 2/2025 Pasal 22 ayat (3)). Pelaporan setiap perubahan pemilik manfaat dibahas di halaman tentang menjual dan meninggalkan Indonesia, bagian PT PMA.

Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Setiap pelaku usaha wajib melaporkan kegiatan penanaman modalnya (UU 25/2007 Pasal 15 huruf c; Permeninves/BKPM 5/2025 Pasal 5 huruf c). Laporan disampaikan melalui OSS untuk setiap kegiatan usaha dan lokasi setelah NIB diperoleh (Pasal 284 ayat (4) dan 285 ayat (1)). Laporan memuat realisasi penanaman modal, tenaga kerja, produksi, pemenuhan persyaratan dasar dan perizinan, kewajiban penanam modal, dan kendala yang dihadapi (Pasal 285 ayat (3)). Kewajiban itu mencakup pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja Indonesia pendamping bila memakai tenaga kerja asing, kemitraan, lingkungan hidup, tata kelola perusahaan yang baik, ketenagakerjaan, kesejahteraan pekerja, dan tanggung jawab sosial perusahaan (Pasal 285 ayat (4)).

Kapan. PT PMA adalah usaha besar, sehingga melapor setiap tiga bulan; usaha mikro tidak wajib melapor dan usaha kecil melapor setiap enam bulan (Pasal 286 ayat (1) dan (2)). Tenggatnya paling lambat tanggal 15 April, Juli, dan Oktober serta tanggal 15 Januari tahun berikutnya (Pasal 286 ayat (5)); bila suatu tanggal bertepatan dengan hari libur nasional, tanggal itu disesuaikan melalui pemberitahuan resmi (Pasal 286 ayat (7)). Sampai usaha siap beroperasi, perusahaan menyampaikan laporan tahap persiapan. Setelah menyatakan di OSS bahwa usaha siap beroperasi atau berniaga, perusahaan menyampaikan laporan tahap operasional (Pasal 286 ayat (4) dan (6)). OSS menerbitkan tanda terima, instansi memeriksa laporan paling lambat 3 hari sejak tanda terima, dan hasilnya persetujuan atau permintaan perbaikan (Pasal 286 ayat (8), 287 ayat (2) dan (3); dalam peraturan ini hari adalah hari kerja).

Bila perusahaan tidak melapor. Sanksi dapat dikenakan bila perusahaan tidak menyampaikan LKPM selama dua periode berturut-turut, bila laporan pertamanya tanpa nilai tambahan realisasi selama empat periode berturut-turut, atau bila laporan tahap persiapannya tanpa nilai tambahan realisasi selama empat periode berturut-turut (Pasal 373 ayat (2) huruf a sampai c). Tahapannya peringatan pertama, kedua, dan ketiga, masing-masing gugur bila laporan berikutnya disampaikan; lalu penghentian sementara kegiatan usaha, disusul denda administratif, keduanya gugur bila laporan disampaikan dan denda dibayar; dan, bila keduanya tidak dilakukan, pencabutan PB (Pasal 374 sampai 376). UU 25/2007 Pasal 34 juga memuat peringatan tertulis, pembatasan, pembekuan, dan pencabutan kegiatan usaha atau fasilitas penanaman modal atas pelanggaran kewajiban penanam modal.

Kewajiban tahunan perseroan sendiri. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada rapat umum pemegang saham, setelah ditelaah dewan komisaris, paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir. Persetujuan rapat dimuat dalam akta notaris, dan direksi menyampaikannya kepada Menteri melalui notaris, di SABH, paling lama 30 hari sejak akta ditandatangani (Permenkum 49/2025 Pasal 16 ayat (1) sampai (4)). Laporan memuat laporan keuangan, laporan kegiatan perseroan dan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, masalah yang timbul selama tahun buku, tugas pengawasan dewan komisaris, nama direksi dan komisaris, serta gaji dan tunjangan mereka (Pasal 16 ayat (6)). Perseroan yang tidak menyampaikan dapat dikenai teguran tertulis di SABH, dan pemblokiran akses SABH bila masih belum menyampaikan 30 hari setelah teguran (Pasal 17 dan 18 ayat (1) dan (2)). Dalam peraturan ini hari adalah hari kalender (Pasal 1 angka 10).

Perubahan. Perubahan nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu, atau modal dasar, atau pengurangan modal ditempatkan dan disetor, memerlukan persetujuan Menteri; perubahan anggaran dasar lainnya, dan perubahan data seperti pemegang saham, direksi, komisaris, dan alamat, diberitahukan (Permenkum 49/2025 Pasal 8 ayat (2) sampai (5)). Akta notaris perubahan anggaran dasar dibuat paling lama 30 hari sejak keputusan pemegang saham, dan permohonan diajukan paling lama 30 hari sejak akta; setelah itu tidak dapat diajukan (Pasal 9 ayat (3), (4), (6), dan (7)). Perubahan data investasi, perubahan status antara PMA dan PMDN, dan perubahan pemilik manfaat ada di halaman tentang menjual dan meninggalkan Indonesia, bagian PT PMA. Pembukuan, audit, SPT, dan kewajiban tahunan lain ada di halaman tentang kewajiban pembukuan dan pelaporan.

Kantor perwakilan, cabang, dan bentuk lain usaha asing (Permeninves/BKPM 5/2025 Pasal 24); perseroan perorangan usaha mikro dan kecil; membeli saham perusahaan yang sudah ada; menutup, menggabungkan, atau membubarkan PT (Permenkum 49/2025 mengaturnya; halaman tentang menutup PT PMA membahas pembubaran dan likuidasi); hak atas tanah yang boleh dipegang PT PMA, serta penjualan perusahaan atau hak atas tanahnya (halaman tentang menjual dan meninggalkan Indonesia); usaha vila dan rumah tamu (halaman tentang menyewakan vila kepada tamu); agen properti (halaman tentang profesional); pembukuan, audit, SPT, dan kewajiban tahunan lain perusahaan (halaman tentang kewajiban pembukuan dan pelaporan) serta tanggal pajak (halaman tentang tenggat pajak); mempekerjakan dan menggaji staf Indonesia (halaman tentang mempekerjakan staf di Bali); izin kerja (halaman tentang bekerja secara sah di Indonesia); rekening bank perusahaan (halaman tentang membuka rekening bank juga tidak membahasnya); insentif pajak dan kepabeanan bidang prioritas; baris perizinan setiap kegiatan dalam Lampiran I PP 28/2025 dan standar setiap sektor; biaya notaris dan kementerian; serta sanksi pidana.

Kode KBLI mana, dalam penomoran 2025 yang dipakai OSS dan dalam penomoran 2020 daftar bidang usaha, yang mencakup apa yang akan saya lakukan, dan pada baris lampiran mana, bila ada?

Apa tingkat risiko dan perizinan untuk kode itu pada skala besar, dan standar atau perizinan penunjang apa yang menyusul?

Apakah bidangnya terbuka bagi perusahaan dengan pemegang saham asing tanpa batas? Bila berlaku batas, alokasi, atau kemitraan, baris mana yang menyatakannya dan apa persisnya yang diwajibkan?

Berapa rencana investasi untuk setiap kode KBLI dan lokasi, apa yang dicakupnya (tanah dan bangunan dihitung pada beberapa bidang), dan apakah melebihi minimum?

Berapa modal dasar yang akan ditetapkan, berapa yang akan ditempatkan dan disetor, ke rekening mana, dan untuk apa dipakai dalam 12 bulan pertama?

Siapa yang akan menjadi pendiri, direksi, dan komisaris, status keimigrasian apa yang dimiliki setiap orang asing, dan dokumen apa yang akan ditandatangani setiap pendiri dalam bahasa Indonesia atau yang dijelaskan kepadanya?

Siapa pemilik manfaatnya, dokumen apa yang menunjukkannya, dan siapa yang memutakhirkannya setiap tahun?

Siapa yang menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal triwulanan dan laporan tahunan, dan pada tanggal berapa?

Salinan akta, keputusan Kementerian Hukum, nomor pajak, dan NIB mana yang akan saya terima, dan apa yang akan disimpan notaris?

Di mana teks meninggalkan keraguan, dan apakah notaris serta OSS atau Kementerian Investasi akan menegaskan jawabannya secara tertulis?

Pengganti daftar bidang usaha penanaman modal. Kami tidak menemukannya di peraturan.bpk.go.id maupun di jaringan dokumentasi hukum Kementerian Investasi pada 6 Oktober 2026. Daftar itu memakai penomoran KBLI 2020 dan kami tidak menemukan versi 2025, sehingga kode yang kini ditampilkan OSS dalam penomoran 2025 harus dicocokkan secara manual dengan baris 2020.

Apakah PT PMA boleh memasuki bidang yang dialokasikan untuk koperasi dan UMKM. Perpres 10/2021 Pasal 7 ayat (1) membolehkan penanam modal asing berusaha hanya sebagai usaha besar, dan Pasal 5 mengalokasikan sebagian bidang untuk koperasi dan UMKM; tidak ada teks yang kami baca yang menyatakan secara tegas bagaimana keduanya berpadu. Halaman tentang menyewakan vila kepada tamu memaparkan pertanyaan itu untuk kode akomodasi.

Teks mana yang berlaku untuk tanah dan bangunan dalam angka Rp10 miliar. Permeninves/BKPM 5/2025 Pasal 26 ayat (5) dan (6) menghitung tanah dan bangunan pada beberapa bidang; PP 28/2025 Pasal 212 ayat (2) dan Perpres 10/2021 Pasal 7 ayat (1) tidak menghitungnya tanpa pengecualian itu.

Rujukan ke Pasal 26 ayat (6) dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 364 ayat (3) huruf i. Kami membacanya dimaksudkan untuk ayat (10), aturan modal; peraturan tidak menyatakannya.

Bagaimana UU 40/2007 Pasal 7 ayat (4) sebagaimana diubah (pendaftaran kepada Menteri dan bukti pendaftaran) berpadu dengan Pasal 9 dan 10, yang masih menyebut keputusan Menteri dan permohonan dalam 60 hari sejak akta, bila tidak akta batal dan perseroan yang belum berbadan hukum bubar (Pasal 10 ayat (1) dan (9)). Permenkum 49/2025 menyebut keputusan yang terbit saat permohonan diterima dan tidak menyatakan batas 60 hari. Kami tidak dapat mengatakan apakah 60 hari itu masih berlaku; tanyakan kepada notaris.

Aturan setiap sektor. Lampiran I PP 28/2025 memuat perizinan dan persyaratan setiap kegiatan (ribuan baris), dan peraturan sektor memuat standarnya; kami tidak membaca satu pun untuk kegiatan tertentu. Permeninves/BKPM 5/2025 Pasal 242 ayat (2) menyatakan kewajiban divestasi suatu sektor, yaitu kewajiban menjual saham kepada orang Indonesia, tetap berlaku bagi PMA; kami tidak membaca satu pun. Kami tidak membaca peraturan tentang cara pelaksanaan kemitraan dengan koperasi dan UMKM.

Cara kedua sistem bekerja di layar. OSS dan sistem kementerian bidang hukum memerlukan akun, sehingga kami tidak melihat layar langsung. Urutan layar, waktu yang diperlukan tiap langkah dalam praktik, dan biayanya tidak diberikan.

Perubahan pertama dan kedua PMK 81/2024. Kami membaca perubahan ketiga dan keempat (PMK 54/2025 dan PMK 1/2026), yang tidak mengubah Pasal 39 sampai 41, dan tidak menemukan dua yang pertama.