Jika terjadi masalah di Bali: siapa yang dihubungi dan ke mana pergi

Aturannya nasional: nomor tunggal panggilan darurat adalah 112, dan panggilan ke pusat panggilan tidak dikenakan biaya bagi penelepon (Permenkominfo 10/2016 Pasal 3 ayat (1) dan 13). Pusat panggilan daerah milik pemerintah kabupaten atau kota, yang harus meminta kementerian mengaktifkannya (Pasal 6 ayat (1) dan (3)). Jadi apakah panggilan ke 112 dijawab pusat panggilan kabupaten Anda sendiri tergantung pemerintah itu, bukan pada peraturan.

Bali sedang berada di tengah perubahan ini. Pada 24 September 2026, di Nusa Dua, Provinsi Bali, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah kabupaten dan kota se-Bali berkomitmen mempercepat penerapan 112 di seluruh Bali, dan Kementerian Dalam Negeri bersama kementerian komunikasi menandatangani perjanjian kerja sama untuk memperkuat dan mempercepat layanan itu. Laporan BNPB tentang pertemuan itu menyebut bahwa Bali diarahkan menjadi percontohan penguatan 112 terpadu di seluruh kabupaten dan kotanya, dan bahwa Kementerian Dalam Negeri berharap menjangkau seluruh Indonesia dalam dua tahun. Laporan badan penanggulangan bencana provinsi menyebut 5.889 panggilan darurat di Bali dari 1 Januari sampai 19 September 2026, 2.877 di antaranya (48,8 persen) di Denpasar. Halaman Kabupaten Badung mencantumkan Denpasar di antara sepuluh kota percontohan 2016. Kami tidak menemukan daftar resmi kabupaten dan kota yang kini menjawab 112.

Halaman Badung yang sama mencantumkan 110 untuk polisi, 113 untuk pemadam kebakaran, 115 untuk Basarnas, 117 untuk BNPB dan 119 untuk ambulans Kementerian Kesehatan sebagai nomor yang diselenggarakan pemerintah pusat dan masih dapat dipakai di samping 112. Halaman itu juga menyebut bahwa panggilan ke 112 gratis dan dapat dilakukan saat ponsel terkunci.

Saran kami, bukan aturan: bila 112 tidak tersambung, atau pusat panggilan tidak dapat membantu, hubungi nomor layanan yang Anda perlukan dari tabel di atas, dan sebutkan dulu di mana Anda berada. Ambil nomor lain hanya dari halaman resmi.

Indonesia mengesahkan Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler 1963 dengan UU 1/1982 (Pasal 1). Pasal 5 Konvensi menyebut fungsi konsulat. Yang penting bagi orang yang menghadapi masalah ialah: melindungi di negara penerima kepentingan warga negaranya, dalam batas yang diizinkan hukum internasional (a); menerbitkan paspor dan dokumen perjalanan bagi warga negaranya (d); membantu dan menolong warga negaranya (e); bertindak sebagai notaris dan pencatat sipil bila tidak ada yang bertentangan dalam hukum negara penerima (f); dan, sesuai praktik dan prosedur negara penerima, mewakili warga negaranya atau mengatur perwakilan yang layak di hadapan pengadilan dan pejabat lain di sana, untuk memperoleh tindakan sementara bila seorang warga negara tidak dapat membela haknya pada waktunya (i).

Yang tidak ada dalam daftar itu: kewenangan membatalkan keputusan pejabat Indonesia, menghentikan suatu prosedur, membayar denda atau tagihan, atau bertindak sebagai pembela dalam perkara itu. Pasal 5 huruf m juga membolehkan fungsi lain yang dipercayakan negara pengirim dan tidak dilarang hukum Indonesia, atau yang tidak ditolak Indonesia; apakah itu mencakup membayar dijelaskan di bawah. Bila Konvensi menyebut pengacara, yang dikatakannya ialah bahwa pejabat konsuler boleh mengatur perwakilan hukum (Pasal 36 ayat (1) huruf c), bukan bahwa konsulat menyediakannya atau membayarnya, dan bahwa hak-hak itu dilaksanakan sesuai hukum dan peraturan negara penerima, yang harus memungkinkan tujuan hak-hak itu terlaksana sepenuhnya (Pasal 36 ayat (2)). Itu bacaan kami atas teks, bukan pernyataan tentang kedutaan mana pun.

Apa yang dilakukan suatu kedutaan atau konsulat bagi warga negaranya yang kesulitan, apakah meminjamkan uang, membayar pengacara atau tiket, atau berkunjung, adalah kebijakan negara itu, dan kami tidak membaca kebijakan kedutaan mana pun. Kami tidak mencantumkan kedutaan; ambil alamat dan saluran darurat kedutaan Anda dari halaman resmi pemerintah Anda sendiri. Untuk penangkapan atau penahanan, halaman tentang penahanan dan deportasi memuat hak pemberitahuan menurut Pasal 36 dan teks Indonesia yang menjalankannya.

Kabupaten dan kota mana di Bali yang kini menjawab 112 dengan pusat panggilannya sendiri. Sumber di atas memberi komitmen 24 September 2026 dan satu hitungan panggilan, bukan daftar.

Dalam bahasa apa 112, 110, 115, 117 dan 119 menerima panggilan. Tidak ada teks yang kami baca yang menyebutnya.

Apakah 113 ditetapkan sebagai nomor pemadam kebakaran oleh suatu peraturan: kami menemukannya hanya di halaman kabupaten. Apakah 118 nomor ambulans resmi: Permenkes 19/2016 hanya menyebut 119.

Nomor untuk polisi pariwisata Bali. Laporan Polri 7 April 2026 menyebut kehadiran polisi pariwisata di Bali yang diperkuat, tetapi tidak ada halaman resmi yang kami baca yang memberi nomor mereka, jadi kami tidak mencantumkan satu pun.

Apakah panggilan ke 115, 117 atau 119 gratis. Pasal 13 mencakup pusat panggilan nomor tunggal, dan halaman sebuah Polres menyebut 110 gratis; untuk yang lain kami tidak menemukan apa pun.

Apakah saluran kantor BPBD Bali dijaga sepanjang hari: halamannya tidak menyebutnya.

Prosedur dalam teks Indonesia yang kami baca bagi orang asing yang kehilangan paspor asing: lihat halaman tentang perpanjangan atau perubahan visa.

Halaman ini peta, bukan jawaban untuk tiap kasus. Halaman ini mendaftarkan nomor resmi layanan publik sebagaimana sumber mereka sendiri menyebutnya pada 16 Oktober 2026, dan menunjuk Anda, keadaan demi keadaan, ke halaman panduan ini yang membahas keadaan itu. Halaman ini tidak menyebut rumah sakit, klinik, dokter, pengacara, kedutaan atau orang mana pun. Isinya informasi umum, bukan nasihat hukum dan bukan nasihat medis. Nomor dan layanan berubah: ambil nomor yang Anda andalkan dari situs resmi layanan itu.

Nomor 112 dan 119 disimpan hanya di sini, bukan di halaman tentang layanan kesehatan, agar koreksi dilakukan sekali.