Siapa berwenang atas apa di Bali.

Bali memiliki dua sistem kekuasaan yang berjalan berdampingan, pemerintahan negara dan desa adat.

Kedua sistem ini sama-sama berperan untuk tanah, bangunan, dan kehidupan di sini.

Halaman ini menjelaskan siapa yang berwenang atas apa, lengkap dengan dasar hukum dan jalur resmi masing-masing.

Hierarki pemerintahan berjalan dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, sampai desa dinas dan kelurahan, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pertanahan adalah urusan nasional. Kementerian ATR/BPN menjalankannya melalui Kantor Pertanahan di setiap kabupaten/kota, termasuk penerbitan sertifikat dan pencatatan pendaftaran.

Penataan ruang dan bangunan gedung menjadi urusan yang oleh undang-undang dibebankan kepada provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam praktiknya, kabupaten/kota yang menerbitkan persetujuan bangunan gedung (PBG) dan sertifikat laik fungsi (SLF).

Perizinan usaha berjalan melalui sistem OSS nasional. Provinsi dan kabupaten/kota bertindak sebagai instansi yang diberi kewenangan oleh OSS untuk banyak izin, sementara nomor induk berusaha dan klasifikasi risiko diterbitkan secara terpusat.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali mendefinisikan Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat, dengan wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, dan harta kekayaannya sendiri, yang terikat dalam Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa (Pasal 1 angka 8).

Majelis Desa Adat (MDA) tersusun dalam tiga tingkatan, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan (Pasal 72 ayat 3). Tugasnya antara lain memberi masukan kepada pemerintah dalam urusan adat, mendampingi Desa Adat dalam penyuratan Awig-Awig dan Pararem, memutus perkara adat yang belum selesai di tingkat kecamatan, serta memberikan pertimbangan atas rencana pembangunan yang melintasi wilayah Desa Adat (Pasal 76). Surat keterangan MDA Provinsi bahwa Awig-Awig atau Pararem telah disusun dan ditulis sesuai pedoman penyuratan termasuk berkas yang disyaratkan untuk mendaftarkannya (Pergub Bali 4/2020 Pasal 6 huruf d dan 13 huruf d).

Wilayah Desa Adat (Palemahan Desa Adat) mencakup tanah miliknya sendiri serta tanah guna kaya yang bersifat komunal atau individual, yang memiliki fungsi adat, keagamaan, tradisi, budaya, dan ekonomi (Pasal 10). Perubahan status atau fungsi tanah Desa Adat harus melalui kesepakatan Paruman Desa Adat, yang disampaikan kepada MDA tingkat kabupaten/kota (Pasal 11). Tanah milik Desa Adat didaftarkan atas nama Desa Adat sendiri (Pasal 58).

Di wilayahnya sendiri, kewenangan lokal berskala Desa Adat mencakup destinasi dan atraksi wisata, tempat suci, hutan, sumber air, pesisir, perikanan, pasar setempat, dan permukiman (Pasal 25). Desa Adat dapat menjalankan unit usahanya sendiri, yaitu LPD (lembaga perkreditan adat) dan BUPDA (unit usaha adat) (Pasal 60 sampai 63).

Setiap Desa Adat wajib memiliki Awig-Awig, yaitu aturan adatnya sendiri, dan wajib menyuratkannya (Pasal 13 ayat 4), dan Prajuru mendaftarkan Awig-Awig tersurat itu ke perangkat daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa Adat (Pasal 17 ayat 1). Pararem adalah aturan atau keputusan Paruman Desa Adat yang melaksanakan Awig-Awig, mengatur hal baru, atau menyelesaikan perkara adat, dengan tiga jenis, Pararem Panyacah, Pararem Pangele, dan Pararem Panepas Wicara (Pasal 1 angka 29 sampai 30, Pasal 18 ayat 2). Pararem didaftarkan dengan cara yang sama (Pasal 19 ayat 3).

Ketika sebuah rencana investasi berada di wilayah Desa Adat, Perda 4/2019 memberi Paruman Desa Adat, badan pengambil keputusan tertingginya, kewenangan atas keputusan terhadap rencana investasi tersebut (Pasal 41 ayat 3 huruf e).

Ketika terjadi perubahan status atau penggunaan tanah di wilayah Desa Adat, Perda yang sama mensyaratkan kesepakatan Paruman Desa Adat, yang disampaikan kepada MDA tingkat kabupaten/kota, terpisah dari dan sebelum tahap pendaftaran di Kantor Pertanahan (Pasal 11).

Perda ini tidak mengatur peran Desa Adat di dalam rangkaian perizinan negara yang ditunjukkan pada tabel di atas, seperti KKPR, PBG, atau NIB. Yang diberikan undang-undang kepada Desa Adat adalah kewenangan atas wilayah, tanah, dan keputusan investasinya sendiri, seperti diuraikan di atas.

Bagian ini akan ditinjau bersama kontributor asal Bali sebelum Respek Bali menganggapnya lengkap.