Periksa pengembang atau penjual sebelum membayar.

Halaman ini membahas perusahaan di balik penjualan dan orang-orang di dalamnya. Tanah, tata ruang, izin bangunan, dan notaris ada di halaman Periksa properti sebelum menandatangani, dan halaman ini tidak mengulanginya. Lakukan pemeriksaan di bawah ini sebelum Anda membayar uang muka.

Setiap pemeriksaan menyebut basis data resminya, apa yang dilihat pengunjung tanpa login, dan apa yang memerlukan login atau pembayaran. Tabel memuat tanggal kami membuka masing-masing. Ini adalah sistem pemerintah Indonesia dalam bahasa Indonesia dan sistem itu berubah. Jika salah satunya tidak terbuka bagi Anda, sampaikan kepada notaris Anda dan jangan melewatkan pemeriksaannya.

Pencarian yang tidak menemukan apa pun belum membuktikan banyak. Register hanya menampilkan apa yang dilaporkan kepadanya, nama tampil seperti yang didaftarkan, dan perusahaan dapat menjual dengan merek yang bukan nama hukumnya. Yang tidak bisa Anda periksa sendiri, mintalah notaris Anda memeriksanya sebelum menandatangani. Halaman ini tidak menyebut perusahaan atau orang tertentu, dan bukan daftar pengembang yang layak dipercaya atau dihindari.

Sebelum ada uang muka, minta kepada penjual nama hukum yang tepat dari perusahaan yang menandatangani kontrak, nomor dan tanggal keputusan Menteri yang mengesahkannya (SK AHU), serta notaris yang membuat aktanya. Lalu cari namanya di AHU Online, register milik Kementerian Hukum.

Tanpa login, pencarian menampilkan perusahaan yang cocok beserta alamat, kota, dan provinsinya. Pada 4 Oktober 2026 pencarian itu tidak menampilkan status, direksi, atau pemegang saham. Dua tombol, Profil Lengkap dan Profil Terakhir, membuka formulir permohonan, bukan profil: formulir meminta voucher biaya serta email, nama, NIK 16 digit, tanggal lahir, alamat, dan nomor telepon pemohon. Kami tidak membelinya, jadi kami tidak dapat menyebut isi PDF-nya. Berdasarkan PP 30/2026, yang berlaku 30 hari setelah diundangkan pada 2 Juli 2026, tarif untuk unduh data lengkap sebuah PT adalah Rp500.000 per dokumen dan untuk data perubahan terakhir Rp100.000.

Hukum menyebut apa yang dimuat register. Menurut UU 40/2007 Pasal 29, Daftar Perseroan terbuka untuk umum dan memuat antara lain maksud dan tujuan serta permodalan perseroan, nomor dan tanggal akta pendirian dan keputusan Menteri tentang pengesahannya, notaris yang membuat akta, serta nama dan alamat pemegang saham, anggota direksi, dan anggota dewan komisaris. Kami tidak menemukan halaman gratis di AHU Online yang menampilkan direksi dan pemegang saham; profil berbayar adalah jalan yang dapat kami temukan. Formulirnya meminta NIK, jadi mintalah notaris Anda memesan profil itu dan menunjukkannya kepada Anda.

Periksa empat hal. Nama hukum, alamat, dan kota sesuai dengan kontrak. Nomor dan tanggal keputusan Menteri sesuai dengan pengumuman di Berita Negara (pemeriksaan 4). Orang yang menandatangani untuk perusahaan adalah direktur yang tercantum dalam profil atau memegang surat kuasa dari seorang direktur: direksi mewakili perseroan, dan bila ada beberapa direktur, masing-masing berwenang mewakili kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 98(1) dan (2)), jadi minta notaris membaca anggaran dasarnya. Nama pada setiap faktur dan pada nama penerima di rekening bank adalah perusahaan yang sama, bukan nama merek atau nama proyek.

Setiap korporasi wajib menetapkan pemilik manfaatnya, yaitu orang perseorangan yang mengendalikannya atau menerima manfaat darinya (Perpres 13/2018 Pasal 3(1)). Untuk PT, kriterianya antara lain memiliki lebih dari 25 persen saham, lebih dari 25 persen hak suara, atau lebih dari 25 persen keuntungan, atau berwenang mengangkat atau memberhentikan direksi dan dewan komisaris (Pasal 4(1)).

AHU Online memiliki pencarian publik tersendiri untuk pemilik manfaat. Pilih jenis korporasi, ketik nama tanpa PT di depannya, lalu buka Detail. Kami memakainya pada 4 Oktober 2026 tanpa login. Hasilnya memuat nama dan alamat korespondensi pemilik, kriteria yang dipenuhi orang itu, dan apakah datanya diisi oleh pelapor atau diambil dari basis data pemerintah lain. Jika perusahaan belum melaporkan, halaman menyatakannya.

Ketahui batasnya. AHU menyatakan data disampaikan oleh kementerian atau lembaga, perusahaan, notaris, atau orang yang dikuasakan perusahaan, dan kami tidak menemukan pernyataan bahwa setiap isian diperiksa. Bandingkan namanya dengan orang yang berurusan dengan Anda. Jika penjual bukan direktur dan bukan pemilik yang tercantum, tanyakan sebabnya. Tentang pengaturan nominee, lihat halaman Perkawinan, warisan, dan properti di Indonesia.

Perusahaan yang menjalankan usaha memiliki NIB, nomor usaha yang diterbitkan melalui OSS. Apa yang harus sesuai antara NIB dan kode KBLI-nya ada pada langkah 4 dan 5 di Periksa properti sebelum menandatangani. Untuk menguji bahwa nomor yang ditunjukkan kepada Anda memang ada, gunakan pencarian NIB di bagian bawah oss.go.id, yang menerima 13 digit.

Dari kode halaman itu sendiri, hasil yang ditemukan menampilkan NIB, nama perusahaan, apakah NIB aktif, status migrasinya, status penanaman modal, dan skala usaha, sedangkan hasil yang tidak ditemukan menampilkan NIB Tidak Ditemukan. Pemeriksaan manusia (Cloudflare Turnstile) berjalan sebelum hasil muncul. Kami tidak menyelesaikannya, jadi kami membaca hal ini dari kode dan tidak melihat hasil langsung.

Kami tidak menemukan pencarian berdasarkan nama perusahaan dan tidak ada daftar publik izin yang dimiliki perusahaan. Minta pelaku usaha menunjukkan NIB, Sertifikat Standar, dan izin lain yang dicantumkan OSS untuk kode KBLI-nya, dan periksa bahwa nama pada dokumen itu adalah perusahaan yang Anda temukan di AHU.

Menteri wajib mengumumkan akta pendirian perseroan dan perubahan anggaran dasarnya dalam Tambahan Berita Negara, paling lambat 14 hari sejak keputusan (UU 40/2007 Pasal 30). Situs beritanegara.co.id, yang dikelola Perum Percetakan Negara RI (PNRI), memungkinkan siapa pun mencari pengumuman ini tanpa login.

Satu entri menampilkan notaris, nama dan kedudukan perusahaan, jenis badan hukum dan jenis transaksi (misalnya perubahan), nomor dan tanggal keputusan Menteri (SK), nomor dan tanggal akta, serta nomor BN dan TBN. Gunakan untuk mencocokkan nomor SK yang diberikan penjual dan untuk melihat apakah nama, kedudukan, atau anggaran dasar baru berubah. Perubahan terbaru mungkin belum ada di sana.

Daftar kedua, Pengumuman Iklan, memuat pengumuman badan hukum, antara lain pengumuman pembubaran (Pembubaran Perseroan Terbatas). Jika ada untuk perusahaan itu, tanyakan kepada notaris Anda apa artinya bagi kontrak Anda dan bagi uang yang sudah Anda bayar.

Perkara perdata. Cari nama perusahaan dan nama setiap direktur di SIPP pengadilan negeri di kabupaten tempat tanah berada dan di tempat kedudukan perusahaan. Cara mencari, dan apa arti pencarian yang tidak menemukan apa pun, ada di halaman Jika terjadi masalah: sengketa dan pengaduan tanah di Bali, bagian Sebelum membeli: cari perkara di pengadilan dan catatan di kantor pertanahan. Pada 4 Oktober 2026 alat kami mencapai SIPP Bangli, menerima galat dari Singaraja, dan bertemu halaman verifikasi keamanan pada situs Denpasar, Gianyar, Semarapura, Negara, Tabanan, dan Amlapura, yang tidak kami lewati, sehingga kami tidak dapat menyebut apa yang ditampilkan pencarian di situs-situs itu hari ini.

Kepailitan masuk ke pengadilan yang berbeda. Kepailitan (pailit) dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) diperiksa oleh pengadilan niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan perusahaan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya (UU 37/2004 Pasal 3(1) dan (5)). Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh waktu, atau seorang kreditor, dapat memohon PKPU agar debitor dapat mengajukan rencana pembayaran sebagian atau seluruh utangnya (Pasal 222). Untuk Bali, pengadilan niaganya adalah yang berada di Pengadilan Negeri Surabaya: Keppres 97/1999 Pasal 2(3) mencantumkan Bali dalam daerah hukumnya. Jika AHU menunjukkan kedudukan di luar Bali, tanyakan kepada notaris Anda pengadilan niaga mana yang mencakupnya.

Tempat mencari, semuanya tanpa login pada 4 Oktober 2026: SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, yang memiliki menu Kepailitan & PKPU dan pencarian kata kunci; e-LIT, situs pengumuman pengadilan niaga, yang dapat dicari berdasarkan nama perusahaan; dan pencarian kepailitan AHU Kurator, yang dapat dicari berdasarkan debitor, kurator, nomor perkara, tanggal, atau hakim.

Hukum juga mewajibkan pengumuman. Kurator mengumumkan putusan pailit dalam Berita Negara dan paling sedikit dua surat kabar harian dalam waktu paling lambat lima hari (Pasal 15(4)), dan pengurus mengumumkan putusan PKPU sementara dengan cara yang sama (Pasal 226(1)). Cari juga nama perusahaan di Berita Negara (pemeriksaan 4).

Perkara yang sampai ke Mahkamah Agung ada pada penelusuran perkaranya, yang dapat dicari berdasarkan nomor perkara, nama pihak, atau pengadilan pengaju. Direktori Putusannya menerbitkan putusan, tetapi pencariannya meminta Anda mencentang kotak yang menyatakan Anda bukan robot, dan kami tidak menjalankan pencarian. Perkara yang sedang berjalan terhadap perusahaan bukan bukti kesalahan, dan pencarian yang bersih bukan bukti kesehatan perusahaan. Dalam kedua keadaan, tunjukkan hasilnya kepada notaris Anda sebelum membayar.

AHU Online mencari berdasarkan nama perusahaan, bukan nama orang. Untuk orangnya, ambil nama dari profil AHU berbayar, halaman pemilik manfaat, dan kontrak, lalu cari setiap nama di register pengadilan di atas: SIPP pengadilan negeri dan pengadilan niaga, penelusuran perkara Mahkamah Agung, dan e-LIT.

Nama tampil seperti yang didaftarkan, jadi coba variasi ejaan, dengan dan tanpa gelar seperti SE atau SH. Hasil yang cocok adalah petunjuk untuk ditanyakan, bukan bukti apa pun, karena banyak orang memiliki nama yang sama. Simpan temuan Anda untuk keputusan Anda sendiri dan untuk notaris Anda.

Aturan ini ditulis untuk rumah dan satuan rumah susun yang dijual sebelum selesai. Belum pasti apakah aturan itu juga berlaku bagi vila yang dijual dengan hak sewa; halaman Standar keterbukaan untuk pengembang juga menyatakan hal ini. Tanyakan kepada notaris Anda bagaimana aturan itu berlaku untuk transaksi Anda.

Kami tidak menemukan aturan yang mewajibkan rekening escrow; lihat Standar keterbukaan untuk pengembang, bagian Ke mana uang pembeli mengalir.

Brosur, gambar rancangan, atau kata permohonan sudah diajukan tidak menggantikan dokumen-dokumen ini; lihat halaman yang sama, bagian Apa yang tidak menggantikan keterbukaan ini.

Jika orang lain yang akan memegang hak atas tanah menggantikan Anda, itu adalah pengaturan nominee; lihat Perkawinan, warisan, dan properti di Indonesia, bagian Pengaturan nominee.

Persetujuan lingkungan proyek tidak termasuk dalam dokumen Pasal 22C dan 22D yang tercantum di atas. Mintalah juga, dengan nomor dan tanggalnya; lihat halaman tentang persetujuan lingkungan untuk membangun, bagian Memeriksa proyek pengembang.

Keanggotaan asosiasi pengembang. REI (Realestat Indonesia) adalah sebuah asosiasi; situsnya memuat syarat keanggotaan dan pendaftaran pengembang, dan pada 4 Oktober 2026 kami tidak menemukan pencarian anggota di sana. Keanggotaan bukan izin dan tidak menggantikan pemeriksaan di atas.

Tidak tercantum di daftar peringatan OJK. Portal Waspada Investasi memuat entitas yang telah dihentikan OJK. Ini bukan daftar usaha yang berizin. Jika seseorang menawarkan pembiayaan atau imbal hasil, lihat langkah 7 pada Periksa properti sebelum menandatangani, dan Anda dapat bertanya kepada OJK di 157.

Pencarian pengadilan yang bersih, brosur, penghargaan, NIB saja, atau kata permohonan sudah diajukan. Tidak satu pun menggantikan dokumen yang sudah diterbitkan; lihat Standar keterbukaan untuk pengembang.

Berhenti dan tanyakan kepada notaris Anda jika salah satu hal ini benar.

Penjual tidak mau menyebut badan hukum, nomor SK AHU-nya, atau notarisnya sebelum Anda membayar.

Perusahaan di AHU memiliki nama atau kedudukan yang berbeda dari perusahaan dalam kontrak, faktur, atau rekening bank.

Perusahaan tidak ada di AHU, atau orang yang menandatangani untuknya bukan direktur yang tercantum dalam profil dan tidak memegang surat kuasa dari seorang direktur.

Pemasaran tidak menunjukkan satu pun nomor yang dicantumkan Pasal 22D, atau tidak ada nomor PBG, atau pengembang tidak dapat menunjukkan surat dukungan.

Anda diminta membayar sebelum memegang ketiga jadwal secara tertulis, atau pengembang menarik lebih dari 80 persen sebelum syarat PPJB terpenuhi.

Muncul perkara pailit atau PKPU, atau pengumuman pembubaran, untuk perusahaan itu.

Halaman pemilik manfaat menyatakan perusahaan belum melaporkan, atau menyebut seseorang yang tidak dapat dijelaskan penjual.

Orang lain yang akan memegang hak atas tanah menggantikan Anda.

Perusahaan ditemukan di AHU Online dengan nama hukum yang tepat seperti dalam kontrak. Orang yang menandatangani adalah direktur yang tercantum dalam profil lengkap, yang dipesan notaris, atau memegang surat kuasa dari seorang direktur.

Pemilik manfaat dicari di AHU Online. NIB diuji di OSS. Nomor keputusan Menteri sesuai dengan pengumuman di Berita Negara, dan tidak ada pengumuman pembubaran.

Tidak ditemukan perkara pailit atau PKPU untuk perusahaan itu di SIPP Pengadilan Negeri Surabaya, di e-LIT, dan di AHU Kurator. Register pengadilan dicari untuk perusahaan dan untuk setiap direktur.

Jika dijual sebelum selesai dibangun, pemasarannya menunjukkan nomor-nomor yang dicantumkan PP 12/2021 Pasal 22D.